JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto mendesak tindakan tegas terhadap aktivitas tambang ilegal di Sangihe, Sulawesi Utara. Ia menekankan bahwa status tambang tersebut sudah ilegal, sehingga penanganannya harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Karena secara hukum sudah tidak ada legalitas lagi yang boleh beraktivitas di situ. Jadi ini bukan masalah hanya cinta tanah air dari Sangihe atau Sulawesi Utara tapi juga masalah hukum yang ada di sana adalah masalah tambang ilegal,” ujar Rikwanto dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kapolda Sulut dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Inisiator Save Sangihe Island (SSI), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Ia menyoroti insiden penembakan di Ratatotok sebagai momentum untuk melakukan pembersihan besar-besaran, seperti yang pernah dilakukannya di Kalimantan Selatan. Ia meminta Polda Sulawesi Utara untuk bertindak tegas dan tuntas.
“Itu momen sebenarnya untuk pembersihan besar-besaran, kalau menurut saya. Seperti di Solok juga terjadi penembakan itu momen juga untuk pembersihan. Waktu itu Kapolda Sumbar itu saya sampaikan Kapolda Sumbar ini momen Mas silakan dibersihkan semuanya dan beliau melaksanakan sebelum purna waktu itu,” jelasnya.
Namun, ia juga menekankan bahwa penanganan tambang ilegal tidak hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial. Oleh karena itu, ia meminta kerjasama dengan pemerintah daerah untuk membentuk tim yang bertugas mengosongkan area tambang secara menyeluruh.
“Jadi ini masalah sosial jadinya perlu kerjasama dengan aparat pemerintah daerah karena di situ bukan hanya masalah hukum masalah sosial juga di situ pasti ada orang lokal yang bekerja sebagai penambang ilegal ada orang luar juga yang masuk di situ ya sebagai pekerja tambang ilegal ada bos-bos kecil bos-bos besar yang di situ juga masuk pemodal pengepul hasil emasnya ada juga di situ,” katanya.
Ia mengusulkan agar aparat kepolisian melakukan penjagaan di lokasi tambang untuk memastikan tidak ada lagi aktivitas ilegal. Ia juga meminta agar alat-alat berat yang digunakan dalam penambangan ilegal disita.
“Jadi ada anggota yang berbivak di sana entah siapa itu Brimob atau Saba atau Polres atau Polsek untuk membersihkan sambil berbivak, sambil membersihkan. Itu tenda-tenda yang ada kumpulkan bakar-bakar itu, dulu saya lakukan begitu alat-alat mesin kumpulkan bawa dengan truk itu bawa pulang ke mana nanti yang punya suruh ngambil,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Ia menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas dan serius. Ia meminta agar aparat kepolisian tidak main-main dalam menangani kasus ini.
“Saya minta Anggota Polri siapapun dia jangan main-main lagi di situ, jangan main-main lagi, jangan tertutup barang ilegal barang haram ya barang penyakit itu kalau di main-mainkan lagi. (Bekerja) serius aja sungguh-sungguh untuk pengabdian kepada nusa bangsa dan masyarakat setempat,” pungkasnya, Dilansir dari Parlementaria.
