๐๐ฎ๐ธ๐ฎ๐ฟ๐๐ฎ,๐ฃ๐ฒ๐น๐ฎ๐ป๐ด๐ถ๐ป๐ฒ๐๐ – Proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus segera dipercepat guna mengatasi tingginya angka pengangguran serta mempercepat pelayanan publik.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI dengan Menteri PAN-RB dan Kepala BKN, yang membahas reformasi birokrasi dan strategi pengelolaan aparatur negara, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/3/2025).
Azis menegaskan pentingnya birokrasi yang lebih progresif, yang tidak hanya menunggu masalah terjadi sebelum bertindak.
โJadi, asas progresif perlu diterapkan oleh Kementerian PAN-RB dan BKN. Selama ini, saya melihat birokrasi cenderung menunggu masalah muncul sebelum diatasi, baik itu terkait dengan SDM, kelembagaan, maupun pelayanan publik,โ ujarnya.
Menurut Azis, birokrasi merupakan pilar utama pemerintahan yang harus dikelola dengan baik agar sistem pemerintahan berjalan lancar.
โBetapapun banyaknya program yang kita buat, meskipun menterinya bagus, namun jika ASN-nya tidak diberikan dukungan pelatihan, pendidikan, dan sistem yang tidak baik, apalagi jika data mutasi tidak tersedia, itu tidak boleh terjadi,โ ungkapnya.
Di sisi lain, Azis juga menekankan pentingnya pengangkatan CPNS dan PPPK untuk mengurangi pengangguran serta mempercepat pelayanan pemerintahan.
โNegara kita saat ini menghadapi tantangan terkait dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan. Tentu, pemerintah harus merespon dengan program percepatan di berbagai bidang kerja yang terkait dengan masyarakat dan pelayanan publik,โ tuturnya.
Ia juga mengusulkan agar jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK tidak terlalu lama ditunda.
โPengangkatan ASN (CPNS) dan PPPK harus dipercepat agar tidak banyak yang menganggur. Selain itu, mereka juga bisa segera bekerja untuk mendukung pemerintah. Kami usulkan pengangkatannya bisa dilakukan pada Oktober 2025 untuk CPNS, dan untuk PPPK pada Maret 2026,โ tegasnya.
Menurut Azis, langkah ini akan membantu pemerintah mengatasi tantangan ketenagakerjaan sekaligus mempercepat layanan publik.
